Juli Mendatang pengguna Apple Watch Tidak Dapat Terhubung Pokemon Go

Juli Mendatang pengguna Apple Watch Tidak Dapat Terhubung Pokemon Go

Juli Mendatang pengguna Apple Watch Tidak Dapat Terhubung Pokemon Go
Juli Mendatang pengguna Apple Watch Tidak Dapat Terhubung Pokemon Go

Niantic Labs, perusahaan pengembang game Pokemon Go diam-diam bersiap untuk mengakhiri dukungan untuk perangkat jam pintar Apple Watch.

Dalam dokumen pendukung di situs web Pokemon Go, Niantic mengatakan akan mengakhiri dukungan Apple Watch game pada 1 Juli mendatang.

Artinya, di tanggal itu, para pemain Pokemon Go tidak lagi dapat menghubungkan game ke Apple Watch mereka.

Dilaporkan Apple Insider, alasan Niantic menghentikan dukungan, bahwa

perusahaan ingin fokus membangun Adventure Sync sehingga Trainers tidak lagi harus membagi gameplay mereka antara dua perangkat.

Untuk menggunakan Adventure Sync, pemain harus menyinkronkan aplikasi kebugaran mereka dengan game.

Mereka harus menggunakan aplikasi kebugaran yang diinstal pada ponsel dan tidak memerlukan perangkat pelacakan yang berbeda seperti Apple Watch.

Pasalnya, sejak Niantic meluncurkan dukungan Apple Watch untuk

Pokemon Go pada bulan Desember 2016 memungkinkan pemilik smartwatch untuk menggabungkan kemampuan pelacakan kebugaran yang dapat dipakai ke game mobile untuk digunakan dengan persyaratan langkahnya.

Selain itu, Apple Watch dapat menampilkan pemain ketika mereka berada di dekat PokeStop atau Pokemon, ketika mereka telah menerima medali baru, dan ketika telur telah menetas.

Meskipun cukup nyaman untuk individu yang sudah memiliki Apple Watch,

pemain masih perlu membuka game di ponsel mereka untuk menangkap Pokemon.

Nah, dengan tambahan Adventure Sync ke Pokemon Go, kemampuan pelacakan jarak jauh Apple Watch telah menjadi mubazir. Game ini sekarang dapat menarik data aktivitas langsung dari Apple Health di iOS dan Google Fit di Android.

 

Sumber :

https://aziritt.net/airbrush-apk/

Jelang Acara Qualcomm, Spesifikasi Snapdragon 865 Bocor

Jelang Acara Qualcomm, Spesifikasi Snapdragon 865 Bocor

Jelang Acara Qualcomm, Spesifikasi Snapdragon 865 Bocor
Jelang Acara Qualcomm, Spesifikasi Snapdragon 865 Bocor

— Spesifikasi prosesor anyar Qualcomm, Snapdragon 865 bocor ke publik

menjelang acara tahunan Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019 pada 3-5 Desember di Maui, Hawaii, AS. Prosesor ini diklaim lebih cepat 20 persen dibanding Snapdragon 855.

“Dibandingkan dengan Snapdragon 855, Snapdragon 865 kinerja CPU ditingkatkan sekitar 20 persen. Selain itu dari sisi GPU juga ditingkatkan sekitar 17 hingga 20 persen,” kata salah satu penggiat teknologi asal China, Digital Chat Station melalui akun media sosial Weibo dikutip GSMArena.

Selain itu dia menyebut bahwa prosesor memiliki empat inti Kryto Silver

(Cortex-A55) yang berjalan pada frekuensi 1.8 GHz.

Snapdragon 865 juga memiliki inti Kryo Gold (Cortex-A77) yang berjalan pada frekuensi 2.42 GHz dan satu inti Kryo Gold dengan kecepatan clock 2.48 GHz.

Lihat juga:Peluang Realme X2 Pro dengan Snapdragon 855 Masuk Indonesia

Guna mendukung kinerja grafis yang lebih baik, Qualcomm menyematkan teknologi Adreno 650 dengan kecepatan clock 587 MHz.

Perusahaan bakal menyediakan dua varian untuk proses Snapdragon 865,

yakni untuk konektivitas 4G dan 5G. Prosesor pun dibuat melalui proses arsitektur 7 nanometer, dengan dukungan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 3.0.

Saat ini, perusahaan telekomunikasi asal Korea Selatan, Samsung Electronics santer terdengar bakal menyematkan Snapdragon 865 untuk mendukung kinerja ponsel flagship terbaru mereka yakni Samsung Galaxy S11.

 

Baca Juga :

 

 

 

 

Netizen Serukan #BodohnyaAksiTeror Usai Bom Bunuh Diri Medan

Netizen Serukan #BodohnyaAksiTeror Usai Bom Bunuh Diri Medan

Netizen Serukan #BodohnyaAksiTeror Usai Bom Bunuh Diri Medan
Netizen Serukan #BodohnyaAksiTeror Usai Bom Bunuh Diri Medan

Aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan pada Rabu (13/11) sekitar pukul 08.45 WIB menuai kecaman di media sosial Twitter. Tagar #BodohnyaAksiTeror pun langsung merangsek ke posisi tiga topik terpopuler Twitter.

Seperti cuitan akun @SerambiBuya, dia mengatakan aksi teror hanya untuk orang yang berani mati tetapi tidak siap untuk menjalani hidup.

Sebagian netizen lain mengunggah seruan gambar “STOP SHARED, jangan sebarkan foto & video korban”. Sebab, menurut mereka target teroris adalah menyebarkan ketakutan termasuk di media sosial.

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

Saat ini, identitas pelaku telah dikantongi pihak kepolisian. Pelaku

diketahui berinisial RMN alias Dedek. Pria kelahiran Medan, 11 Agustus 1995, ini masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.

Lihat juga:Kesaksian Tetangga Pelaku Bom Bunuh Diri Bom Medan

Polisi mendapatkan data bahwa pelaku merupakan warga Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara.

Ledakan sendiri terjadi di dekat kantin Polrestabes serta tempat

pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Saat itu warga sedang ramai mengurus SKCK sebagai persyaratan seleksi CPNS 2019 yang baru saja dibuka kemarin.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan mengincar anggota polisi yang baru selesai apel pagi.

Enam orang menjadi korban dan mengalami luka ringan akibat bom bunuh

diri. Enam orang itu yakni empat orang anggota polisi, satu PHL, dan satu masyarakat. Keenam korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sumatera Utara.

Menyusul ledakan diduga di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara bahkan Polda Jawa Timur memperketat pengamanan dan melarang ojek online (ojol) untuk masuk. Sebab, pelaku memakai atribut salah satu ojek online.

 

Sumber :

https://zalala.co.id/

Kominfo soal Atur Medsos ASN: Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kominfo soal Atur Medsos ASN: Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kominfo soal Atur Medsos ASN Tak Setia, Jangan Jadi PNS
Kominfo soal Atur Medsos ASN Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kementerian Komunikasi & Informatika mengatakan jenis-jenis larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di media sosial agar tak dicap radikal dan bisa dilaporkan dalam portal aduan aduanasn.id tidak berlebihan.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) mengatakan hal tersebut terkait poin larangan ‘tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial (medsos).

Menurutnya PNS sudah disumpah untuk selalu setia kepada negara dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Ia juga menekankan PNS di negara mana pun harus tunduk kepada ideologi negara.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) itu di sumpah, saya itu di sumpah untuk setia

kepada negara, kepada Pancasila, kepada UUD, kalau ASN tidak setia lagi ya tidak bisa bos,” kata Semuel kepada wartawan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/11).

“Ya jangan jadi ASN (kalau tidak setia),” sambungnya.

Lihat juga:Pakar IT Sorot Larangan ‘Like’ di Portal Aduan PNS Radikal

Sumpah ASN, kata Semuel, harus dijunjung tinggi oleh seluruh ASN sebagai penggerak roda pemerintahan.

“Dia sumpah, boleh tidak kamu sudah sumpah terus kamu mengkhianati sumpah itu. Ya jangan sumpah, jangan jadi ASN. Sumpah loh kita,” katanya.

Sebelumnya pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT

Institute Heru Sutadi menilai memberikan ‘like’ di media sosial, kemudian dikaitkan dengan unsur radikalisme bagi PNS atau ASN jelas berlebihan.

“Misal soal kasih like saja sudah bisa dilaporkan, itu berlebihan,” kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (12/11).

Pemerintahan Joko Widodo resmi membuat portal aduan PNS radikal.

Berikut jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan dalam aduanasn.id:

1. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/

Sistem Alternatif Yang Dikembangkan

Sistem Alternatif Yang Dikembangkan

Sistem Alternatif Yang Dikembangkan
Sistem Alternatif Yang Dikembangkan

a). Sistem Mediation

Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Dengan demikian sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Dari pengertian di atas, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni Kalau salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (I have may way and you have your way). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (there is no the way).

Cara dan sikap yang seperti itu, bertentangan dengan asas mediasi:

1. bertujuan mencapai kompromi yang maksimal,
2. pada kompromi, para pihak sama-sama menang atau win-win,
3. oleh karena itu tidak ada pihak yang kalah atau losing dan tidak ada yang menang mutlak.

Manfaat yang paling mennjol, antara lain:

1. Penyelesaian cepat terwujud (quick). Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.

2. Biaya Murah (inexpensive). Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost.

3. Bersifat Rahasia (confidential). Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup. Tidak terbuka untuk umum seperti halnya dalam proses pemeriksaan pengadilan (there is no public docket). Juga tidak ada peliputan oleh wartawan (no press coverage).

4. Bersifat Fair dengan Metode Kompromi. Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti preseden hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara: (a) informal, (b) fleksibel, (c) memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.

5. Hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibina diatas dasar hubungan kerjasama (cooperation) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus melemparkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (antagonistic). Lain halnya berperkara di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.

6. Hasil yang dicapai WIN-WIN. Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (lose) tidak ada yang menang (win), tetapi win-win for the beneficial of all. Lain halnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasti ada yang kalah dan menang. Yang menang merasa berada di atas angin, dan yang kalah merasa terbenam diinjak-injak pengadilan dan pihak yang menang.

7. Tidak Emosional. Oleh karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling ngotot mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi.

Baca Juga :

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan

Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan
Penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan

1. Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.

2. Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk perkara di pengadilan.

Tujuan memperkarakan suatu sengketa:

1. adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan,

2. dan pemecahannya harus cepat (quickly), wajar (fairly) dan murah (inexpensive)

Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan:

1. lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),
2. biaya tinggi (very expensive),
3. secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),
4. kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat biasa.

Muncul lagi kritik baru yang diarahkan kepada para hakim yang mengatakan:

1. pada dasarnya hakim hanya memiliki pengetahuan yang bersifar Generalis.

2. oleh karena itu, hakim bukan seorang ekspert (ahli) yang memiliki keahlian khusus tentang suatu bidang tertentu,

3. dengan demikian dari seorang hakim, kurang dapat diharapkan mampu memyelesaikan sengketa mengenai bidang yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya sengketa bidang konstruksi, perbankan, akuisisi, perkapalan, industri, diperlukan keahlian khusus secara profesional.

a) Perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat kompleks, telah menempatkan hakim sebagai seorang generalis. Dalam arti, pengetahuan dan keahliannya pada bidang tertentu, paling-paling hanya bersifat luar. Dia mengerti sedikit elektronik, kimia, konstruksi, penerbangan, industri dan sebagainya.

Oleh karena pengetahuan dan wawasan mengenai berbagai bidang, hanya tipis dan terbatas, dianggap kurang memiliki keahlian khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Berdasar alasan tersebut, lebih tepat meminta penyelesaian kepada orang yang benar-benar memiliki keahlian khusus. Lebih tepat mencari dan meminta penyelesaian kepada spesialis yang telah memiliki reputasi tinggi di bidang yang bersangkutan. Dengan demikian penyelesaian sengketa ditangani oleh seorang
profesional yang memiliki keahlian atas hal yang disengketakan (the subject matter of dispute).

Sumber : https://busbagus.co.id/

Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Ligitasi

Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Ligitasi

Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Ligitasi
Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Ligitasi

Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Penyelesaian ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak.

Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan rechtsvorming dan rechtsvonding, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (generaliseering). Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi ini juga merupakan salah satu efek dari Eropa kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom. Pandangan ini menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada para hakim di pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh institusi yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Tindakannya ini, kurang mendukung pada konsep rechtsvorming dan rechtsvinding sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian tentunya tidak kondusif bagi perkembangan dunia ekonomi modern yang telah berjalan paralel di seluruh negara.

Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi mengenal beberapa bentuk penyelesaian di luar mekanisme melalui badan pengadilan (litigasi), yaitu negosiasi dan arbitrase. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung tanpa menyertakan pihak ketiga (negosiasi simplisiter) maupun dengan bantuan pihak ketiga yang selanjutnya berkembang dalam bentuk mediasi dan konsiliasi. Sedangkan arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (arbitrator) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (ordinary citizen). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).

Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa. Rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Maka, dunia perniagaan modern berpaling pada Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai mekanisme alternatif karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan.

Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (last resort) apabila mekanisme non judikatif (first resort) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk mnyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan.

Penyelesaian sengketa secara damai juga dapat menggunakan instrumen “reguler sendiri” (self-regulation) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode etik kedokteran, kode etik periklanan dan sebagainya. Meski ditujukkan untuk kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti departemen perdaganan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan dan sebagainya yang menjalankan kewenangan adminstratif untuk pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu dan sebagainya.

Sumber : https://vhost.id/

Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar
Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Pesta telah berakhir. Hiruk pikuk pelantikan kabinet Indonesia maju juga

usai. Saatnya cuci piring dan merapikan dapur untuk menyajikan menu pembuktian kinerja. Kabinet kali ini kerap juga disebut kabinet akomodatif rekonsiliatif karena membagi secara proporsional jatah menteri ke parpol pendukung, profesional, relawan, serta merangkul Gerindra dalam kolam koalisi. Sebuah postur kabinet kompromistis karena memenuhi hasrat kekuasaan bersama. Hanya sedikit saja yang merasa ditinggal karena tak kebagian kue kekuasaan sekalipun sudah berkeringat memenangkan Jokowi dan Maruf Amin.

Sesaat setelah dilantik, publik menangkap dua narasi besar yang dianggap

strategis sebagai agenda prioritas kabinet Indonesia maju ke depan. Pertama, melawan radikalisme; kedua, pentingnya pendidikan yang link and match dengan industri. Sederhananya pendidikan yang diorientasikan untuk kebutuhan kerja. Dua diskursus politik yang memicu adrenalin perdebatan serius karena masalah utama rakyat bukan itu. Survei Parameter Politik yang dirilis 17 Oktober lalu mengungkap fakta persoalan utama bangsa adalah lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, praktik hukum yang adil tak tebang pilih, serta prospek pemberantasan korupsi yang mengkhawatirkan.

Tentang Radikalisme

Embusan isu radikalisme kian kencang meski oposisi sudah menyatu dalam

koalisi bersama penguasa. Seakan bangsa ini darurat dalam kepungan kelompok radikal. Ada klaim semua lini kehidupan dikuasai kelompok radikal. Aparatus Sipil Negara (ASN) dan masjid di lingkungan BUMN terpapar paham radikal akut. Konon, tiga pos strategis yakni Kementerian Agama, Kemendikbud, dan Menkopolhukam ditempati menteri “tak sesuai pakem” karena disengaja sebagai ujung tombak perang melawan kelompok radikal.

 

Baca Juga :

Karena Menteri Nadiem Bukan Hanya Menteri Sekolah Negeri

Karena Menteri Nadiem Bukan Hanya Menteri Sekolah Negeri

Karena Menteri Nadiem Bukan Hanya Menteri Sekolah Negeri
Karena Menteri Nadiem Bukan Hanya Menteri Sekolah Negeri

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan bahwa

dirinya adalah menteri untuk semua. Pernyataan tegas itu dia kemukakan di depan guru-guru berbagai daerah di Indonesia. Gagasan-gagasan pria usia 35 tahun ini juga didengar para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta.

Nadiem berbicara di Simposium Internasional Kepala Sekolah dan

Pengawas Sekolah 2019, di Hotel Grand Sahid Jaya, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) kemarin. Awalnya, ada seorang kepala sekolah dari sekolah swasta yang mencurahkan isi hatinya. Kepala sekolah ini khawatir nantinya tidak lagi bisa meneken ijazah, mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga tak bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).

“Sementara kami dari swasta ini agak sulit untuk ikut diklat dan lain lain. Kalau pun ada penguatan kepala sekolah itu diprioritaskan untuk negeri sementara kami swasta nanti dulu periode ke berapa,” ungkap kepala sekolah itu kepada Nadiem.

Baca juga:
Nadiem Jawab Curhat Kepsek Swasta: Saya Bukan Menteri Pendidikan Sekolah Negeri

Menanggapi pertanyaan tersebut, Nadiem mengaku masih belum

mendalami dan akan melihat lebih dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, Nadiem tidak bisa berkomentar banyak. Tapi para guru swasta tak perlu khawatir karena Nadiem juga menteri untuk guru swasta juga.

“Tapi satu hal yang pasti, saya di sini berdiri sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Saya bukan menteri pendidikan sekolah negeri. Saya adalah menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia,” kata Nadiem menanggapi keluhan kepala sekolah swasta itu.

 

Sumber :

https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/home-design-makeover/

PISA Sebut 41% Murid RI Korban Bully, Komisi X Bicara Pendidikan Karakter

PISA Sebut 41% Murid RI Korban Bully, Komisi X Bicara Pendidikan Karakter

PISA Sebut 41% Murid RI Korban Bully, Komisi X Bicara Pendidikan Karakter
PISA Sebut 41% Murid RI Korban Bully, Komisi X Bicara Pendidikan Karakter

Hasil survei Program for International Student Assessment (PISA)

menyebut 41% siswa di Indonesia menjadi korban bully atau perundungan dan 17% dilanda kesepian. Komisi X DPR RI mengingatkan pentingnya pendidikan karakter.

“Ini perlu diteliti lebih lanjut. 41% itu sebabnya apa? Kalau dari kakak kelas,

berarti pelajaran moral orang (lebih) tua atau yang tua menyayangi yang muda tidak ada. Ini kembali ke pendidikan karakter,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih, saat dihubungi, Rabu (4/12/2019).

Baca juga:
PISA 2018: 41% Siswa Indonesia Korban Bullying, 17% Dilanda Kesepian

Dia mengatakan masyarakat mungkin menilai tidak terjadi apa-apa terhadap para siswa. Namun ternyata, setelah ditanya baru lah para siswa mengaku pernah menjadi korban perundungan.

“Kita mungkin merasa tidak (terjadi) apa-apa. Tapi pas ditanya suasa kebatinan 41 persen di-bully, 17 persen kesepian. Itu kan setelah ditanya,” ucapnya.

Abdul meminta pemerintah menjadikan survei ini sebagai alat koreksi dan

evaluasi. Menurutnya, para siswa harus dibangkitkan semangatnya untuk bersekolah.

“Itu saya kira pentingnya survei jadi alat koreksi dan evaluasi. Kalau kesepian harus bangkitkan kegairahan. Kegairahan mereka sekolah bersemangat. Kalau di-bully ini perlu tidak lanjut, ini dari siapa, dari kakak kelas, atau bagaimana. Suasana belajar kan suasa kekeluargaan, familier, kalau tidak kan materi pelajaran tidak masuk,” kata Abdul.

 

Sumber :

http://sitialfiah.blogs.uny.ac.id/idle-planet-miner/