Ciri Ciri Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki standar proses akuntansi yang berbeda seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP adalah prosedur manual dan terkomputerisasi yang melibatkan pengumpulan data, pencatatan, analisis, dan pelaporan posisi keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) berlaku untuk seluruh unit organisasi pemerintah pusat dan unit akuntansi hingga pemerintah daerah untuk pelaksanaan tugas pemusatan dan / atau pembantuan serta pelaksanaan pendanaan dan perhitungan.

Rincian Karakteristik Akuntansi Pemerintahan (Lihat: Karakteristik Organisasi Sektor Publik)

Sistem akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut: (Baca juga: Karakteristik Akuntansi Sektor Publik)

1. Pada dasarnya Memiliki Akuntansi Khusus

Kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah (tujuan pelaporan keuangan) menjadi dasar pengakuan kas atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca digunakan sebagai basis akrual. Basis uang yang digunakan adalah basis akuntansi yang terkait dengan transaksi dan konten lain saat pembayaran tunai atau setara atau pembayaran. Basis akrual yang digunakan adalah basis akuntansi untuk transaksi dan aktivitas lain yang diketahui selama transaksi atau penerbitan terlepas dari kas atau setara kas atau pembayaran.

2. Adanya Pair Order System

Sistem Pair Order berdasarkan persamaan kebijakan akuntansi adalah: Assets = Liabilities + Equity Funds. Setiap transaksi dipesan dengan mengatur pendebetan dan meninjau berbagai transaksi sesuai permintaan.

3. Adanya Reksa Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi mengacu pada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan lokasi Pendapatan dan Belanja yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai serikat pekerja tunggal.

4. Desentralisasi Penerapan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi pemerintah dilaksanakan setingkat dengan unit akuntansi di kantor pusat instansi atau di daerah (karakteristik akuntansi keuangan daerah). Tidak ada laporan pelaporan keuangan yang menggunakan sistem terpusat karena semua divisi melakukan transaksi keuangan.

5. Grafik Estimasi Standar

SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan anggaran dan akuntansi secara keseluruhan.

6. Tidak Ada Catatan Keuntungan

Tidak terdapat pengungkapan laba dalam kegiatan usaha karena tujuan kegiatan manajemen laba. Berinvestasi dalam aset tidak menghasilkan pendapatan sementara menggunakan dana akuntansi diperlukan.

7. Hanya ada 4 jenis Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan utama masing-masing pemerintah pusat (negara bagian) dan daerah antara lain:

  • Laporan Realisasi Anggaran
  • Keseimbangan
  • Laporan Arus Kas
  • Catatan atas Laporan Keuangan
  • Tautan Sponsor

8. Neraca Pemerintah Berbeda dengan Neraca Perusahaan

Neraca pemerintah mengatur posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Saldo pemerintah meliputi:

Sebuah. Aset lancar

Aset lancar harus segera direalisasikan, digunakan, atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal laporan. Aset tetap, kas dan setara kas, jangka pendek, piutang, dan waktu. Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 5 dan Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 6.

b. Aset Tidak Halus

Aset berkinerja buruk termasuk aset jangka panjang dan aset tidak langsung yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum.

c. Kewajiban

Kewajiban yang sesuai dengan sifat akuntansi termasuk hutang yang timbul dari masa lalu dengan solusi yang mengubah aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Akuntansi Liabilitas diatur dalam PSAP Nomor 9.

Sumber: blog.malavida.co.id