Instrumen HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh ketentuan politik dan meliterisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk menghormati Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan[4] :

  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segal Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
  2. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak;
  3. Keputusan Presiden No 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.

2.1 Karakterisktik Hak Asasi Manusia

  1. HAM merupakan sesuatu yang otomatis telah ada pada diri manusia tanpa harus membeli, meminta ataupun hasil variasi dari orang lain karena HAM mutlak ada pad

    RECENT POSTS