Hakekat, Konsepsi, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)

Hakekat, Konsepsi, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia menjadi pembahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM mengantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu konroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal.

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembanagan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang sepreti Indonesia, mau tidak mau sebagi anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifiksi istrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia[2].

Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurut, namun belum terancam secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenaranya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun Konstituante yang terbentuk mulai pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.

1.3 HAM Dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat

Pemunculan, perumusan dan institusionalisai Hak Asasi Manusia (HAM) memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri di mana HAM itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara HAM dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan, bahwa HAM itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.

“institusi dalam masyarakat berkorespondensi dan berkelindang dengan lingkungan sosialnya”. Oleh karena itu kehadiran suatu institusi ingin dijelaskan dari konteks sosial dan historisnya.

Kita coba melacak HAM dari segi perkembangan historisnya dan meneliti dalam konteks sosial yanga bagaimana ia muncul. Dokumen-dokumen paling awal yang memasuki HAM adalah Bill of Rights (Inggris, 1688), Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Prancis, 1789), dan Bill of Rights (Amerika, 1791). Benar, seperti dikatakan oleh Behr, bahwa HAM itu berasal dari rumusan di Barat. Dokumen-dokumen tersebut mewakili pikiran yang ada di belakangnya yang mendorong dokumen tersebut. Dengan demikian dokumen tersebut kita baca sebagai isyarat (sign) adanya atau kelahiran gagasan yang ada di belakangnya.

Kemudian sejak kemunculannya sampai hari ini HAM telah mengalami perkembangan

Sumber :

https://phpmag.net/facebook-tes-langganan-artikel-instan-di-android/