DPP (Dana Penunjang Pendidikan)

  DPP (Dana Penunjang Pendidikan)

           Uang SPP yang disetorkan, dikembalikan lagi ke sekolah dalam wujud DPP, yang dimintakan dengan didasarkan atas data pendidikan, dasar perhitungan dan biaya satuan yang ditetapkan dalam keputusan bersama untuk pemantapan/penyesuaian penetapan dan alikasi DPP ini selambat-lambatnya tanggal 15 September tahun ajaran yang bersangkutan, Kanwil harus sudah menyampaikan data pendidikan untuk masing-masing seklah pada keadaan tanggal 31 Agustus ke Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Biro Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah cq Bagian Keuangan dan Kantor Wulayah Direktorat Jenderal yang bersangkutan. Untuk menyelenggarakan pengurursan DPP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengangkat bendaharawan DPP pada sekolah menengah, Kandep, Kanwil dan Kantor Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

  1. RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Sekolah)

Rencana atau anggaran pembiayaan merupakan hal penting yang harus difikirkan matang-matang terlebih dahulu. Rencana atau anggaran pembiayaan menyangkut dengan pengelolaan uang yang diterima, akan diapakankah uang tersebut. Penganggaran uang tersebut dilakukan agar semua sektor yan dibutuhkan bisa benar-benar terpenuhi. Selain itu, anggaran bisa digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan uang yang dilakukan kepada pihak yang berwenang dan juga pihak-pihak yang telah membayar.

    Sumber pendapatan sekolah adalah pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat. Pada tahun 1978 sumber-sumber pembiayaan sekolah terdiri atas :[12]

  1. ICW (Indonesia Comptabilities Wet dahulu Imdoche Comptabilitein Wet peraturan akuntansi, peraturan perbendaharaan yang berlaku di Indonesia), kemudia ICW dikenal sebagai uang yang berasal dari pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan.
  2. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)
  3. Sumbangan dari BP3 (dahulu POMG = Peraturan Orang Tua Siswa dan Guru). Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi 5 yaitu,

–          Anggaran rutin dan AOBN (Anggaran Pembangunan)

–          Dana Penunjang Pendidikan

–          Bantuan Sumbangan dari BP3

–          Sumbangan dari Pemerintah Daerah Setempat (kalau ada)

–          Bantuan lain-lain

     Adapun proses penyusunan dan penjadwalan waktu adalah sebagai berikut :

  1. Awal tahun pelajaran, sekolah-sekolah menerima perintah dari kantor wilayah untuk mengajukan RAPBS untuk tahun yang bersangkutan
  2. RAPBS yang telah disusun oleh Kepala Sekolah dikirim dan dimintakan persetujua kepada Kepala Kantor Wilayah selambat-lambatnya tanggal 15 Juni telah diterima oleh kantor wilayah (ditandantangani oleh bagian perencanaan), sebanyak rangkap empat termasuk lembar aslinya. Besarnya biaya yang diajukan belum tentu seluruhnya disetujui Kanwil. Kegiatan yang boleh dibiayai hanya hal-hal yang diijinkan Kanwil yang meliputi (a) kegiatan belajar mengajar, (b) sarana, (c) honorarium, (d) bahan dan alat, (e) lain-lain seperti biaya pelaksanaan dinas, biaya penataran.
  3. RAPBS yang telah disetujui oleh pihak Kanwil diteruskan oleh BP3 sekolah yang bersangkutan selambat-lambatnya  tanggal 18 Juli yang kemudian dirapatkan atau dimusyawarahkan oleh BP3 sekitar tanggal 31 Juli
  4. Hasil musyawarah BP3, sebagai bukti dilampirkan juga notulen rapat selengkapnya, dimintakan persetujuan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat, selambat-lambatnya tanggal 14 Agustus.
  5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Tingkat, BP3 dapat melaksanakan program-program kegiatannya, sekolah kemudian membuat RAPBS berdasarkan atas ersetujuan pemerintah tersebut.[13]

 

Sumber :

https://icanhasmotivation.com/jasa-penulisan-artikel/