Perekonomian Indonesia Masa pemerintahan Habibie

Perekonomian Indonesia Masa pemerintahan Habibie

Perekonomian Indonesia Masa pemerintahan Habibie

Perekonomian Indonesia Masa pemerintahan Habibie

Ditandai dengan dimulainya kembali kerjasama RI dengan dana moneter internasional dalam rangka membantu proses pemulihan ekonomi. melalui IMF, pemerintah berhasil mendapatkan pinjaman sebesar SDR 1,011 milyar atau setara dengan 1,34 milyar dolar AS

  1. Perekonomian Indonesia masa pemerintahan Gus Dur
  2. Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang pemerintahan gusdur masih belum stabil
  3. Hingga tahun 2001 posisi rupiah senantiasa berada diatas 10.000 per dolar AS.
  4. Tingkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir jatuhnya pemerintahan Abdurrahman Wahid hanya sebesar 3%
  5. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
  6. Perekonomian Indonesia masa pemerintahan Megawati

Ketika dua minggu pertama pemerintahan Megawati, rupiah mengalami penguatan hingga menembus angka Rp. 8.650 per dolar AS. Tetapi harapan itu segera sirnah setelah menginjak bulan ketiga posisi rupiah kembali merosot ketingkat Rp. 10.250 per dolar AS. Agenda utama perekonomian Indonesia masa pemerintahan megawati adalah upaya perbaikan hubungan dengan lembaga lembaga keuangan multilateral terutama IMF.

  1. Perekonomian Indonesia masa pemerintahan SBY

Bayak factor eksternal diluar control pemerintah yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, seperti:

  1. Bencana gempa dan tsunami Aceh
  2. Kenaikan hara minyak dunia\
  3. Peningkatan suku bunga di Amerika
  4. Bencana tanah longsor di berbagai daerah, gempa bumi sering terjadi, kecelakaan transpormasi darat, laut dan udara
  1. Hasil-hasil Utama Pembangunan Politik, Sosial-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi

  2. Tuntasnya amandemen (I,II,III,IV) UUD 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar consensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundangan-undangan baru bidang politik, pemilu dan susunan kedudukan MPRĀ  dan DPR
  4. Terciptanya format baru hubungan pusat-daerah berdasarkan undang-undang otonomi daerah yang baru, yaitu desentralisasi.
  5. Terciptanya consensus mengenai format baru hubungan sipil-militer dan TNI dengan polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundangan-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan.
  6. Disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung didalam konstitusi dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan
  7. Kesepakatan menganai diakhirinya pengangkatan TNI/polri dan utusan golongan di dalam komposisi parlemen
  8. Demokrtatisasi sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan disentralisasi mengalamui kemajuan pesat disbanding masa sebelumnya.
  1. Masalah Pembangunan Politik, Sosial-Ekonomi Yang Dihadapi Selama Masa Reformasi
  2. Masalah birokrasi dinilai belum banyak mengalami perubahan mendasar.
  3. Penegakan hukum dalam bentuk upaya pemberantasan KKN masih menghadapi tantangan berat.
  4. Meskipun demokrtarisasi sudah terbuka, namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.
  5. Masalah dan tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak
  6. Dalam pembangunan kesehatan, beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender, dan kelompok pendapatan.

Sumber :

https://littlehorribles.com/