Pengertian Hak Asasi Manusia 

Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba. Sebagaimana kita lihat dalam ‘Universal Declaration of Human Right’ 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang di tanda tangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik akumulasi perjuangan sebagian umat manusia di belahan dunuia khususnya yang bergabung dalam perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ada beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia. Brdasarkan Universal Declaration of Human Rights, HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sedangkan berdasarkan UU no. 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Sejarah panjang dari HAM lahir sejak Magna Charta di cetuskan di Inggris pada tahun 1215. Magna Charta sebuah ultimatum terhadap pembatasan kekuasaan raja. Seperti kita ketahui Raja adalah sosok yang absolute, raja adalah hukum itu sendiri, namun hukum tidak berlaku atas dirinya sendiri begitu juga dengan pertanggungjawaban kekuasaan raja harus dilakukan di muka umum. Magna Charta kemudian perkembangan HAM mengalami kemajuan selangkah dengan adanya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris. Bill of Rights mengatakaan bahwa manusia sama di muka bumi (equality before of the law).
Magna Charta antara lain mencanangkan pembatasan kekuasaan raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (mutlak), sebagai yang menciptakan hukum, tetapi hukum tersebut tidak berlaku atas dirinya sendiri, atau tidak terikat pada hukum. Magna Charta juga menyatakan bahwa kekuasaan raja dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Masuk dalam periode, sejak berdirinya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebuah deklarasi HAM kumandangkan pada tanggal 10 Desember 1948. Peristiwa deklarasi HAM PBB lahir sebagai langkah untuk menanggapi peristiwa pembantaian umat manusia (yahudi) yang dilakukan oleh geng Hitler (NAZI) yang mengakibatkan perang dua kedua berkecamuk. (Sarwono, 2006).
Bagaimana dengan penegakkan dan HAM di Indonesia? Berbagai peristiwa yang terjadi di negeri yang kita cintai ini khususnya peristiwa HAM sampai detik ini belum membawa titik terang. Berbagai peristiwa tersebut kalau boleh saya sebutkan sekedar mengingatkan kita sekalian (sekali lagi) akan peristwa dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara: Pembantaian 1965-1966 DOM Aceh, peristiwa Lampung, pembantaian pesantren tengku Bantaqia, peristiwa penembakan di Papua, Penculikan aktivis prodemokrasi, Penembakan Mahasisswa Trisakti 1998 dan teranyar Kasus Pembunuhan Munir dan beberapa peristiwa lainnya yang melibatkan aparat Negara.
Tentunya kita bertanya-tanya Indonesia itu negeri macam apa? Kita punya Pancasila, UUD 1945 dan meratifikasi Deklarasi HAM PBB, kita punya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tapi kita lemah dalam menjalankan dan menegakkkan HAM. Beberapa langkah yang dilakukan salah satunya dengan adanya
Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Padahal jauh sebelum magna charta telah lahir piagam Madinah pada tahun 622 yang sarat akan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mengingat penduduk madinah pada waktu itu tidak hanya kaum muslimin tetapi terdiri dari berbagai suku dan agama.
Lahirnya magna charta ini diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama dimuka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan Negara hukum. Pada prinsipnya Bill OF Rights ini melahirkan persamaan. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration, dimana hak-hak lebih dirinci yang kemudian melahirkan The Rule of law.
Dalam The French Declaration antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan tanpa ada alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Disamping itu dinyatakan juga adanya asas presumption of innocence, artinya orang-orang tang ditangkap, kemudian dituduh dan ditahan, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya freedom of expression, Semua hak-hak yang ada dalam berbagai instrument HAM tersebut kemudian dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB tahun 1948.
Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang salah satu cirri-ciri dari Negara hukum tersebur adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, ini sudah menjadi bukti bahwa Negara Indonesia mengakui adanya HAM dan melindunginya. Selain itu melalui kebijakan politik, perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM sudah tampak pada penyusunan GBHN tahun 1993.
Sedangkan pelembagaan hak asasi manusia itu sendiri sudah berlangsung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1993 Tantang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1998 pemerintah telah mencanagkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RAN HAM) dengan KEPPRES No 129, langkah-langkah tersebut disusul dengan peratifikasian beberapa konvensi Intern