Kominfo soal Atur Medsos ASN Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kominfo soal Atur Medsos ASN: Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kominfo soal Atur Medsos ASN: Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kominfo soal Atur Medsos ASN Tak Setia, Jangan Jadi PNS
Kominfo soal Atur Medsos ASN Tak Setia, Jangan Jadi PNS

Kementerian Komunikasi & Informatika mengatakan jenis-jenis larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di media sosial agar tak dicap radikal dan bisa dilaporkan dalam portal aduan aduanasn.id tidak berlebihan.

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) mengatakan hal tersebut terkait poin larangan ‘tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial (medsos).

Menurutnya PNS sudah disumpah untuk selalu setia kepada negara dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Ia juga menekankan PNS di negara mana pun harus tunduk kepada ideologi negara.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) itu di sumpah, saya itu di sumpah untuk setia

kepada negara, kepada Pancasila, kepada UUD, kalau ASN tidak setia lagi ya tidak bisa bos,” kata Semuel kepada wartawan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/11).

“Ya jangan jadi ASN (kalau tidak setia),” sambungnya.

Lihat juga:Pakar IT Sorot Larangan ‘Like’ di Portal Aduan PNS Radikal

Sumpah ASN, kata Semuel, harus dijunjung tinggi oleh seluruh ASN sebagai penggerak roda pemerintahan.

“Dia sumpah, boleh tidak kamu sudah sumpah terus kamu mengkhianati sumpah itu. Ya jangan sumpah, jangan jadi ASN. Sumpah loh kita,” katanya.

Sebelumnya pengamat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari ICT

Institute Heru Sutadi menilai memberikan ‘like’ di media sosial, kemudian dikaitkan dengan unsur radikalisme bagi PNS atau ASN jelas berlebihan.

“Misal soal kasih like saja sudah bisa dilaporkan, itu berlebihan,” kata Heru saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (12/11).

Pemerintahan Joko Widodo resmi membuat portal aduan PNS radikal.

Berikut jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan dalam aduanasn.id:

1. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

2. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/