Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar
Kabinet Baru dan Dua Agenda Besar

Pesta telah berakhir. Hiruk pikuk pelantikan kabinet Indonesia maju juga

usai. Saatnya cuci piring dan merapikan dapur untuk menyajikan menu pembuktian kinerja. Kabinet kali ini kerap juga disebut kabinet akomodatif rekonsiliatif karena membagi secara proporsional jatah menteri ke parpol pendukung, profesional, relawan, serta merangkul Gerindra dalam kolam koalisi. Sebuah postur kabinet kompromistis karena memenuhi hasrat kekuasaan bersama. Hanya sedikit saja yang merasa ditinggal karena tak kebagian kue kekuasaan sekalipun sudah berkeringat memenangkan Jokowi dan Maruf Amin.

Sesaat setelah dilantik, publik menangkap dua narasi besar yang dianggap

strategis sebagai agenda prioritas kabinet Indonesia maju ke depan. Pertama, melawan radikalisme; kedua, pentingnya pendidikan yang link and match dengan industri. Sederhananya pendidikan yang diorientasikan untuk kebutuhan kerja. Dua diskursus politik yang memicu adrenalin perdebatan serius karena masalah utama rakyat bukan itu. Survei Parameter Politik yang dirilis 17 Oktober lalu mengungkap fakta persoalan utama bangsa adalah lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, praktik hukum yang adil tak tebang pilih, serta prospek pemberantasan korupsi yang mengkhawatirkan.

Tentang Radikalisme

Embusan isu radikalisme kian kencang meski oposisi sudah menyatu dalam

koalisi bersama penguasa. Seakan bangsa ini darurat dalam kepungan kelompok radikal. Ada klaim semua lini kehidupan dikuasai kelompok radikal. Aparatus Sipil Negara (ASN) dan masjid di lingkungan BUMN terpapar paham radikal akut. Konon, tiga pos strategis yakni Kementerian Agama, Kemendikbud, dan Menkopolhukam ditempati menteri “tak sesuai pakem” karena disengaja sebagai ujung tombak perang melawan kelompok radikal.

 

Baca Juga :