Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren
Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah masih mempelajari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi inisiatif DPR. Pemerintah tidak terburu-buru untuk membahasnya karena ingin mendengarkan dari semua pihak terkait.

“Kita akan pelajari dan dalami dulu RUU dari DPR itu,” kata Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat koordinasi mengenai penanganan bendera Tauhid di Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (1/11).

Kemag juga akan mensandingkan atau mencocokkan draf RUU tersebut

dengan apa yang ada di kementeriannya. Kemudian dalam waktu dekat akan mengundang sejumlah pemangku kepentingan yang terkait lembaga pendidikan keagamaan.

“Kita serap aspirasinya. Semua hal akan kita serap, kita dalami. Kita akan undang secara khusus mereka-mereka untuk kita dengar aspirasinya seperti apa. Intinya kita ingin memberikan yang terbaik bagi semua,” ujar politisi dari PPP ini.

Setelah draf final dipersandingan, pihaknya segera mengirimkan RUU itu ke

Setneg. Kemudian dibahas oleh seluruh kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang-tindih.

Terkait keberatan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tentang aturan pendidikan sekolah Minggu dan Katekisasi, dia berjanji akan memperhatikan berbagai aspirasi tersebut. Prinsipnya, kehadiran RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, bukan untuk mengintervensi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi untuk memberikan pengakuan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

“Kalau itu dirasa perlu diatur dalam wadah UU, pengaturannya tidak justru

mengintervensi, itu prinsip dasarnya. Kalau ada pengaturan, itu semata-mata untuk memberikan pengakuan atau rekognisi kepada mereka bukan untuk mengintervensi keberadaan mereka,” tutup Lukman.

 

Baca Juga :