Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi
Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Rencana penerapan zonasi guru dinilai butuh kajian lebih mendalam karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DI Yogyakarta, Baskoro Aji.

Menurutnya, wilayah yang ia bawahi masih dalam tahap pendataan zona tempat tinggal guru, jenis mata-pelajaran yang diampu dan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah. Baskoro menambahkan, zonasi guru tidak semudah zonasi siswa karena berkaitan dengan pemerataan guru baik SD, SMP, maupun SMA/SMK berdasarkan domisili guru.

“Prinsipnya memang bagus, agar guru tidak mengajar di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tapi ini butuh pemikiran dan persiapan yang baik, sebab kondisinya tiap daerah bahkan sekolah pun berbeda-beda,” katanya saat ditemui Beritasatu, Rabu (13/2).

Meratakan jumlah guru dan mendekatkan guru dengan sekolah juga perlu mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi, khususnya jumlah guru mata pelajaran yang belum merata.

Selain itu menurut Aji, jumlah sekolah di masing-masing zona yang juga tidak berimbang, termasuk jumlah guru. Untuk guru tingkat SD, zonasi akan lebih mudah dilaksanakan karena guru SD tidak berdasar mata pelajaran melainkan guru kelas.

“Akan lebih mudah mencari guru kelas untuk ditempatkan di lokasi dekat

tempat tinggalnya. Namun yang menjadi kendala, jumlah guru SD antar zona juga tidak merata,” ungkap Aji.

Sementara untuk guru tingkat SMP dan SMA, tidak bisa diperlakukan sama dengan guru SD. Sebab, ketersediaan guru mata pelajaran juga tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Dikatakan Aji, jumlah guru matematika ternyata paling banyak berasal dari Kabupaten Bantul. Jika dipaksakan untuk melakukan zonasi guru, maka di Kabupaten Sleman akan kekurangan guru Matematika, sementara Bantul kelebihan.

“Formula untuk zonasi ini pun perlu dikaji dan dimatangkan, karena

domisili perbatasan pun menjadi salah satu yang harus pertimbangan,” ucapnya.

Sedang untuk zonasi siswa, Disdikpora DIY, tengah memformulasikan draf Pergub dan disimulasikan agar setiap anak bisa berkesempatan mendapatkan sekolah negeri. Peraturan Menteri tersebut sifatnya nasional dan ketika diterjemahkan di daerah akan berbeda-beda.

Misalnya, jika zonasi diterjemahkan lima kilometer, zonasi tersebut

menjadi luas untuk wilayah Kota Yogyakarta, namun sempit di wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo. Dia menjelaskan, sistem zonasi bertujuan agar anak tidak jauh dengan sekolah dan tempat tinggalnya bersama orangtua.

 

Baca Juga :