Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google
Trik Memburu Sunset dan Sunrise Lewat Google

Mau tahu kapan matahari terbit atau terbenam di suatu wilayah? Google memiliki sebuah cara sederhana untuk melakukan itu.

Saat mengunjungi suatu wilayah, ada kalanya kita perlu tahu kapan waktu matahari terbit dan terbenam di tempat itu. Kegunaannya cukup banyak, misalnya untuk memperkirakan kapan waktu Subuh berakhir dan Maghrib dimulai bagi pemeluk agama Islam.

Fungsi lainnya, ini akan berguna sekali bagi mereka yang mau melakukan sesi pemotretan. Mengetahui kapan waktu matahari tenggelam untuk dijadikan latar akan sangat membantu dalam membuat rencana pergi ke lokasi.

Nah, lewat Google, hal itu bisa dilakukan dengan langkah mudah berikut ini:

  1. Buka Google.com
  2. Ketikkan “sunrise [nama kota]” (tanpa tanda kutip, ganti [nama kota] dengan kota yang diinginkan). Contohnya: “Sunrise Jakarta” akan memunculkan informasi waktu 5:49 pm ditambah keterangan ‘6 hours 58 minutes from now‘ di bawahnya
  3. Untuk waktu matahari terbenam, ganti “sunrise” dengan “sunset”

Baca Juga :

Contoh Kasus Hukum Dagang

Contoh Kasus Hukum Dagang

Contoh Kasus Hukum Dagang
Contoh Kasus Hukum Dagang

Aspek Hukum Dalam Ekonomi #



Tuduhan Praktek Dumping yang dilakukan oleh Indonesia : Pada Sengketa Anti-Dumping Produk Kertas dengan Korea Selatan

Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota dari WTO, pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd.

Produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper.

Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Mechanism (DSM) sebagai pihak penggugat utama (main complainant) yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea ke DSM dalam kasus Anti-Dumping untuk Korea-Certain Paper Products.

Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi.

Investigasi anti-dumping juga harus dihentikan jika fakta dilapangan membuktikan bahwa marjin dumping dianggap tidak signifikan (dibawah 2% dari harga ekspor) .Dan jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan diperhitungkan berjumlah 7% atau lebih.

Sumber : https://merkbagus.id/

Sanksi Pelaku Usaha

Sanksi Pelaku Usaha

 Sanksi Pelaku Usaha
Sanksi Pelaku Usaha

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen

Sanksi Perdata :

  • Ganti rugi dalam bentuk :

-Pengembalian uang atau

-Penggantian barang atau

-Perawatan kesehatan, dan/atau

-Pemberian santunan

  • Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

Sanksi Administrasi :

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25

Sanksi Pidana :

  • Kurungan :

Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar -rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b,c, dan e dan Pasal 18

-Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1)huruf d dan f

  • Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit  berat, cacat tetap atau kematian
  • Hukuman tambahan , antara lain :

-Pengumuman keputusan Hakim

-Pencabuttan izin usaha;

-Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ;

-Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;

Sumber : https://www.anythingbutipod.com/

Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren
Pemerintah Tidak Buru-Buru Bahas RUU Pesantren

Pemerintah masih mempelajari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi inisiatif DPR. Pemerintah tidak terburu-buru untuk membahasnya karena ingin mendengarkan dari semua pihak terkait.

“Kita akan pelajari dan dalami dulu RUU dari DPR itu,” kata Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat koordinasi mengenai penanganan bendera Tauhid di Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (1/11).

Kemag juga akan mensandingkan atau mencocokkan draf RUU tersebut

dengan apa yang ada di kementeriannya. Kemudian dalam waktu dekat akan mengundang sejumlah pemangku kepentingan yang terkait lembaga pendidikan keagamaan.

“Kita serap aspirasinya. Semua hal akan kita serap, kita dalami. Kita akan undang secara khusus mereka-mereka untuk kita dengar aspirasinya seperti apa. Intinya kita ingin memberikan yang terbaik bagi semua,” ujar politisi dari PPP ini.

Setelah draf final dipersandingan, pihaknya segera mengirimkan RUU itu ke

Setneg. Kemudian dibahas oleh seluruh kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang-tindih.

Terkait keberatan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) tentang aturan pendidikan sekolah Minggu dan Katekisasi, dia berjanji akan memperhatikan berbagai aspirasi tersebut. Prinsipnya, kehadiran RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, bukan untuk mengintervensi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi untuk memberikan pengakuan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

“Kalau itu dirasa perlu diatur dalam wadah UU, pengaturannya tidak justru

mengintervensi, itu prinsip dasarnya. Kalau ada pengaturan, itu semata-mata untuk memberikan pengakuan atau rekognisi kepada mereka bukan untuk mengintervensi keberadaan mereka,” tutup Lukman.

 

Baca Juga :

Buang-buang Anggaran, PPG Tidak Sama dengan Teaching License

Buang-buang Anggaran, PPG Tidak Sama dengan Teaching License

Buang-buang Anggaran, PPG Tidak Sama dengan Teaching License
Buang-buang Anggaran, PPG Tidak Sama dengan Teaching License

Wacana sertifikat mengajar (teaching license) tengah mengemuka. Banyak yang meminta agar sertifikat itu dilakukan agar guru bisa berkualitas. Menurut Kemdikbud, sertifikat mengajar di Indonesia diwujudkan lewat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Namun menurut Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, skema PPG yang dilakukan pemerintah saat ini sayangnya tidak berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pasalnya, PPG tidak diimbangi dengan pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. Guru hanya mengejar target untuk lulus ujian tanpa adanya dampak perubahan pola pengajaran dalam kelas.

“PPG itu hanya membuang-buang anggaran karena tidak sama dengan

teaching license yang diterapkan di Singapura karena di sana (Singapura) enggak sembarangan orang bisa jadi guru. Guru di sana memiliki kewajiban minimal 100 jam untuk pembinaan kompetensi. Bayangkan, guru di sana jika tidak memenuhi persyaratan maka teaching license-nya akan diambil,” ujarnya kepada SP.

Ramli menuturkan, IGI mengklaim PPG tidak ideal karena berdasarkan hasil survei IGI, banyak guru yang mengikuti PPG, tetapi tidak mengalami perubahan. Yang mereka dapatkan hanya sebatas sertifikat atau prestasi di atas kertas. Sedangkan perubahan yang mendasar yakni di dalam kelas tidak terlihat. Para murid tetap merasa tidak nyaman untuk belajar.

Ramli menegaskan, PPG harus berkaca dari pendidikan profesi dokter.

Dalam pendidikan itu, para calon dokter dibina dan dibimbing langsung oleh dokter senior yang memang berpraktik di rumah sakit. Kemampuan anak didik tersebut pun diketahui langsung oleh mentornya. Sementara yang terjadi pada PPG, para pengajar pada umumnya tidak memahami kondisi lapangan.

“Pengajar tidak paham konsep pendidikan yang sesungguhnya. Mereka itu

dosen-dosen baru jadi tidak ada persiapan dan pengalaman untuk mengajar pendidikan dan pelatihan profesi guru. Sehingga guru yang ikut PPG maupun yang tidak ikut PPG, sama sekali tidak ada perbedaan. Menurut kami, ini membuang anggaran saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelatihan guru yang tepat adalah program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T). Di program itu, para calon guru merasakan langsung dan memiliki ikatan emosional untuk pengabdian. Sedangkan PPG hanya berupa pendidikan formalitas tanpa ada dampak.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/

Organisasi Ekstra Kemahasiswaan Masuk Kampus

Organisasi Ekstra Kemahasiswaan Masuk Kampus

Organisasi Ekstra Kemahasiswaan Masuk Kampus
Organisasi Ekstra Kemahasiswaan Masuk Kampus

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus.

Dengan diterbitkannya Permenristekdikti ini, maka organisasi ekstra kampus seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan lainnya dapat masuk kampus.

Kemudian, mereka bisa bersinergi dengan organisasi intra kampus di bawah pengawasan pimpinan PT untuk pembinaan ideologi kebangsaan.

“Permenristekdikti ini diterbitkan sebagai upaya Kemristekdikti untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa akan ideologi bangsa dan mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi berkembang di kampus,” kata Nasir pada konferensi pers dan sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 di Gedung Kemristekdikti, Selasa (29/10).

Nasir menyebutkan, pembinaan ideologi kebangsaan tersebut akan direalisasikan dengan dibentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM PIB) yang akan dibentuk oleh pimpinan PT. Anggota UKM PIB ini berasal dari organisasi kemahasiswaan intra kampus dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus.

Menurutnya, UKM PIB sebagai wadah untuk bersinergi, baik dengan pimpinan PT maupun organisasi kemahasiswaan yang telah berdiri sebelumnya di PT. Nasir berharap, kehadiran UKM PIB ini dapat memperkaya sudut pandang mahasiswa di kampus dan tidak terpaku akan satu pemikiran saja.

Meski organisasi ekstra kampus ini kembali hadir, Nasir menegaskan, mereka tidak boleh membawa bendera organisasinya. Mereka harus melebur di bawah UKM PIB dan di bawah tanggung jawab PT, yakni berada di bawah pengawasan rektor.

Dijelaskan Nasir, simbol organisasi tidak diperkenankan untuk masuk

kampus karena PT fokus untuk pembinaan ideologi kebangsaan.

“Ini kami lakukan agar kampus terbebas dari radikalisme dan intoleransi. Jangan sampai kampus justru menjadi ajang membina dan mendidik radikalisme,”cetusnya.

Selain simbol, Nasir juga menegaskan, organisasi kemahasiswaan tidak boleh melakukan politik praktis di dalam kampus.

“Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dapat menuangkan idenya tentang kebangsaan melalui UKM PIB. Yang tidak boleh adalah membawa politik praktis ke kampus,” ujarnya.

Untuk itu, Nasir menambahkan, hal utama yang perlu diperhatikan dari

salah satu pasal dalam Permenristekdikti tersebut adalah mengamanatkan PT untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa. Dalam pasal 1 disebutkan, PT bertanggung jawab melakukan pembinaan ideologi bangsa yang mengacu pada empat pilar kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bagi mahasiswa dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Ia juga menambahkan, adanya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, maka Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus dalam Kehidupan Kampus tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, Nasir juga menegaskan bahwa kehadiran Permenristekdikti ini

sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Permenristekdikti ini tidak ditujukan untuk membatasi suara mahasiswa dalam berpendapat, namun sebaliknya, justru bertujuan untuk mewadahi semangat tinggi dan daya kritis mahasiswa untuk membangun dan berkontribusi bagi Indonesia.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi
Pemprov Yogyakarta Matangkan Kajian Sistem Zonasi

Rencana penerapan zonasi guru dinilai butuh kajian lebih mendalam karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DI Yogyakarta, Baskoro Aji.

Menurutnya, wilayah yang ia bawahi masih dalam tahap pendataan zona tempat tinggal guru, jenis mata-pelajaran yang diampu dan tingkat kebutuhan masing-masing sekolah. Baskoro menambahkan, zonasi guru tidak semudah zonasi siswa karena berkaitan dengan pemerataan guru baik SD, SMP, maupun SMA/SMK berdasarkan domisili guru.

“Prinsipnya memang bagus, agar guru tidak mengajar di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tapi ini butuh pemikiran dan persiapan yang baik, sebab kondisinya tiap daerah bahkan sekolah pun berbeda-beda,” katanya saat ditemui Beritasatu, Rabu (13/2).

Meratakan jumlah guru dan mendekatkan guru dengan sekolah juga perlu mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi, khususnya jumlah guru mata pelajaran yang belum merata.

Selain itu menurut Aji, jumlah sekolah di masing-masing zona yang juga tidak berimbang, termasuk jumlah guru. Untuk guru tingkat SD, zonasi akan lebih mudah dilaksanakan karena guru SD tidak berdasar mata pelajaran melainkan guru kelas.

“Akan lebih mudah mencari guru kelas untuk ditempatkan di lokasi dekat

tempat tinggalnya. Namun yang menjadi kendala, jumlah guru SD antar zona juga tidak merata,” ungkap Aji.

Sementara untuk guru tingkat SMP dan SMA, tidak bisa diperlakukan sama dengan guru SD. Sebab, ketersediaan guru mata pelajaran juga tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Dikatakan Aji, jumlah guru matematika ternyata paling banyak berasal dari Kabupaten Bantul. Jika dipaksakan untuk melakukan zonasi guru, maka di Kabupaten Sleman akan kekurangan guru Matematika, sementara Bantul kelebihan.

“Formula untuk zonasi ini pun perlu dikaji dan dimatangkan, karena

domisili perbatasan pun menjadi salah satu yang harus pertimbangan,” ucapnya.

Sedang untuk zonasi siswa, Disdikpora DIY, tengah memformulasikan draf Pergub dan disimulasikan agar setiap anak bisa berkesempatan mendapatkan sekolah negeri. Peraturan Menteri tersebut sifatnya nasional dan ketika diterjemahkan di daerah akan berbeda-beda.

Misalnya, jika zonasi diterjemahkan lima kilometer, zonasi tersebut

menjadi luas untuk wilayah Kota Yogyakarta, namun sempit di wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo. Dia menjelaskan, sistem zonasi bertujuan agar anak tidak jauh dengan sekolah dan tempat tinggalnya bersama orangtua.

 

Baca Juga :

STP IPB Bangun Kolaborasi dengan Kalangan Industri

STP IPB Bangun Kolaborasi dengan Kalangan Industri

STP IPB Bangun Kolaborasi dengan Kalangan Industri
STP IPB Bangun Kolaborasi dengan Kalangan Industri

Instittut Pertanian Bogor (IPB) telah merintis pembentukan Science Techno Park (STP) untuk mempercepat komersialisasi berbagai invensi yang dihasilkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar industry gathering dengan tema from nature to healthy life.

Kegiatan yang melibatkan para pelaku industri itu dilaksanakan di kawasan STP IPB Taman Kencana, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (8/8/2019) yang dibuka oleh Erika B Laconi selaku Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB.

Erika yang juga guru besar IPB itu menjelaskan bahwa kegiatan tersebut untuk mempromosikan fasilitas, layanan dan ekspertise yang dimiliki IPB kepada para pelaku industri. Hal itu diharapkan terjalin kolaborasi antara STP IPB dengan industri dalam hal riset bisnis maupun layanan pengembangan produk dan jasa laboratorium.

Dikatakan, IPB sebagai kampus paling produktif menghasilkan invensi sangat membutuhkan kemitraan dengan pelaku industri. Kolaborasi tersebut menjadi ajang untuk meningkatkan ratusan invensi di linngkungan IPB menjadi inovasi.
“Berbagai kajian dan riset perlu hilirisasi sehingga butuh kolaborasi dengan industri. Kalau sudah terbukti bisa dikomersialisasi baru dinamakan inovasi, tapi kalau belum masih bersifat invensi,” tutur Erika.

Seperti diketahui, IPB telah merintis pembentukan STP pada kawasan

seluas 3.46 hektare di Taman Kencana Bogor untuk penelitian, pengembangan dan inkubasi bisnis. Selain itu, menjadi sarana alih teknologi dalam rangka mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Direktur STP IPB Rokhani Hasbullah menjelaskan berbagai layanan dari STP IPB yang meliputi layanan teknis, pengembangan teknologi, inkubasi bisnis, dan layanan pendukung. “Ini layanan untuk tenan pada program inkubasi startup (pengusaha pemula),” ujarnya.
Selain itu, STP IPB juga melayani tenan industri untuk melakukan kegiatan produksi skala terbatas (pilot plant) maupun kegiatan riset dan pengembangan (R & D) produk industri di gedung Collaborative Research Center (CRC) kawasan STP IPB.  Dari 26 kalangan industri yang hadir dalam gathering tersebut, 4 menyatakan siap berkolaborasi dengan STP IPB.

Hadir juga dalam kesempatan itu, pendamping STP yang mewakili

Kemristekdikti, Iwan Tritoasmoro, yang menjelaskan saat ini sudah ada 18 STP unggulan dalam lingkup Kemristekdikti. Kehadran STP ini sangat penting untuk menjembatani dunia pendidikan dan industri atau pelaku usaha.

 

Untuk diketahui, kegiatan industry gathering ini merupakan bagian dari

program Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola STP Tahun 2019 dari Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti).

 

Sumber :

https://www.emailmeform.com/builder/form/5V74fpaeKI7

Yayasan Helping Hands Siapkan Program Bela Hak Penyandang Disabilitas

Yayasan Helping Hands Siapkan Program Bela Hak Penyandang Disabilitas

Yayasan Helping Hands Siapkan Program Bela Hak Penyandang Disabilitas
Yayasan Helping Hands Siapkan Program Bela Hak Penyandang Disabilitas

 

Peringatan Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia diharapkan jadi momentum semua pihak untuk memberikan kesempatan bagi warga negara penyandang disabilitas agar bebas berkarya dan berkreasi dalam membangun Indonesia.

Yayasan Helping Hands (YHH) menilai, meski telah merdeka selama 74 tahun, banyak penyandang disabilitas yang terbelenggu dalam kesehariannya. Berbagai stigma pun mereka terima, bahkan terkadang berujung pada semakin terbatasnya ruang gerak mereka di tengah masyarakat.

“Karena itu, harus ada gerakan aksi nyata untuk membantu saudara-saudari kita yang hidup dengan disabilitas agar bisa berjalan beriringan dengan setara bersama seluruh lapisan masyarakat, untuk mewujudkan Indonesia Maju,” ujar Wendy Kusumowidagdo, Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands pada acara Media Gathering di Jakarta, Rabu (14/8/2019)

Berangkat dari kondisi tadi, YHH hadir untuk turut mendampingi penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang setara dengan anak-anak bangsa lainnya untuk turut membangun Indonesia.

“Slogan “Disabilitas Bukan Halangan”, yang diusung Yayasan Helping Hands sejak awal berdiri dimaknai para pendiri Yayasan sebagai sebuah keyakinan, bahwa disabilitas bukan halangan untuk maju, dan bukan halangan untuk maju bersama, ujarnya.

Dalam diskusi tersebut diungkapkan, salah satu fokus aktivitas YHH adalah memperjuangkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan formal. Menurutnya baru sekitar 1,2% penyandang disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal.

“Padahal, UU No. 8 Tahun 2016 mewajibkan Perusahaan Swasta mempekerjakan paling sedikit 1%, Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal tadi, YHH pun berupaya menjadi jembatan antara dunia disabilitas dengan non-disabilitas.

“Dengan orang lebih mengenal seseorang yang difabel, memahami kemampuan, kelemahan, kebutuhan, kesamaan, perbedaannya, kami berharap ia akan lebih mau berupaya memberi dampak bagi komunitas difabel,” papar Willy Suwandi Dharma, salah satu pendiri Yayasan Helping Hands dalam kesempatan serupa.

Adapun dalam membangun jembatan kesetaraan dan kebersamaan, YHH menggunakan Metodologi Program berbasis empat elemen, Edukatif, Inklusif, Partisipatif dan Eksperensial. Keempat elemen tersebut selanjutnya diwujudkan dalam tiga Pilar Program Utama Yayasan, yakni Pendidikan Alam, Pendidikan Olah Raga dan Pengalaman Profesional.

Tiga pilar program itu yang kemudian dijalankan oleh para anak muda penyandang disabilitas yang menjadi peserta didik YHH.

“Dalam setiap geraknya, Yayasan Helping Hands selalu menyatukan anak-anak muda penyandang disabilitas dengan non-disabilitas. Melalui ketiga Pilar program, kita berupaya menyatukan anak muda disabilitas dengan non disabilitas ke dalam berbagai pelatihan nonformal. Kami percaya, melalui pelatihan bersama itu para penyandang disabilitas dan nondisabilitas akan berinteraksi sekaligus meresapi nilai-nilai yang diusung YHH, yakni toleransi, empati, kepemimpinan dan kerja sama yang akan membuka ruang kebersamaan yang lebih luas lagi kedepannya,” jelas Wendy.

Sementara di Pilar ketiga, Pengalaman Profesional, yang bertajuk

Leadership Inclusive Taining (LIT), YHH membawa para siswa-siswi Sekolah Luar Biasa ke berbagai perusahaan untuk merasakan pengalaman pelatihan bersama dengan pekerja profesional.

Gandeng BCA

Salah satu program LIT yang akan dijalankan menurut Wendi yaitu kerja sama dengan Bank BCA pada tanggal 20 Agustus 2019.

Kegiatan yan digelar dalam memeriahkan HUT ke-74 RI tersebut akan diikuti oleh 15 anak tunanetra. Mereka akan dibawa ke fasilitas unit kerja Halo BCA di BSD, Tangerang.

Nantinya, 15 anak itu akan ditandem dengan 15 karyawan BCA dalam

sebuah pairing program, 3-4 jam. “Kami harap melalui program tersebut di sisi anak disabilitas akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk berinteraksi dan berkarya di dunia professional, sementara di sisi karyawan akan menumbuhkan empati yang kami harapkan ke depannya akan dapat memperluas wawasan mereka agar lebih inklusif dan ramah disabilitas, siapa tahu juga dapat membuka ruang kesempatan untuk bekerja bersama lebih lanjut dengan penyandang disabilitas di perusahaan,” terang Wendy.

Selain kepada perusahaan, YHH juga menawarkan berbagai programnya ke

berbagai sekolah, seperti pelatihan pada Sekolah Umum dan Perusahaan. “Oleh Perusahaan, program ini bisa dinilai sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), juga sebagai program Pelatihan dan Pengembangan SDM. Sehingga memberi manfaat dan nilai tambah besar bagi Perusahaan,” ujar Willy.

Sumber :

https://www.anythingbutipod.com/sejarah-g30s-pki/

Tradisi Lisan didalam Masyarakat Setempat

Tradisi Lisan didalam Masyarakat Setempat

1. Macam-macam rutinitas lisan
Tradisi lisan adalah cerita lisan mengenai suatu daerah atau tokoh yang dibikin teks kisahan didalam berbagai bentuk, seperti syair, prosa, lirik, syair bebas, dan nyanyian.

Macam-macam rutinitas lisan yang terkandung didalam masyarakat, pada lain sebagai berikut;
Cerita mengenai terjadinya suatu daerah yang berwujud syair bebas dan ditampilkan hal-hal yang tidak sangat terjadi.
Cerita rakyat mengenai seorang tokoh di suatu daerah, baik tokoh yang berwujud baik dan berjasa bagi daerahnya maupun tokoh yang berwujud buruk, jahat, dan merugikan orang lain.
Cerita rakyat mengenai misteri/kegaiban di suatu tempat, misalnya makam seorang tokoh, goa, batu besar, dan sebagainya.
2. Contoh rutinitas lisan didalam masyarakat
a. Asal mula gunung Tangkuban Perahu (cerita rakyat dari Jawa Barat)
Menceritakan seorang laki-laki bernama Sangkuriang mencintai seorang perempuan bernama Dayang Sumbi, yang ternyata ibu kandungnya. Dayang Sumbi menolak ajakan menikah dari Sangkuriang, namun Sangkuriang tetap memaksanya. Akhirnya Dayang Sumbi bersedia menjadi istri Sangkuriang, namun bersama dengan syarat Sangkuriang bisa membuatkan telaga di puncak gunung, beserta perahunya, didalam kala semalam sebelum akan ayam berkokok. Ketika telaga hampir selesai (karena dibantu jin), Dayang Sumbi berdoa agar matahari cepat terbit dan ayam berkokok. Ternyata doa Dayang Sumbi dikabulkan. Mengetahui matahari terbit, para jin pekerja lalu menghilang agar telaga tidak selesai. Sangkuriang sangat marah kepada Dayang Sumbi, lalu menendang perahu agar perahu tertelungkup ke bumi. Perahu itu, sesudah itu menjadi sebuah gunung yang dinamakan Tangkuban Perahu.

b. Malin Kundang (cerita rakyat dari Sumatra Barat)
Menceritakan seorang janda bernama Mande Rubayah dan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Mereka hidup miskin. Setelah Malin Kundang menginjak dewasa, ia merantau untuk bekerja agar kehidupannya lebih baik. Ibunya selamanya mendoakan agar anaknya selamanya sehat, selamat, dan gampang melacak rezeki. Bertahun-tahun Malin Kundang tidak pulang ke tempat tinggal menemui ibunya, ternyata ia telah menikah bersama dengan puteri seorang bangsawan yang kaya raya. Pada suatu hari Malin Kundang bersama dengan isterinya naik kapal yang sangat bagus, sesudah itu mendarat di pantai dekat tempat tinggal ibunya.

Mengetahui anaknya singgah ibunya sangat senang, langsung memeluk erat Malin Kundang anaknya. Namun ternyata Malin Kundang tidak mengakui bahwa itu ibu kandungnya. Apalagi isterinya, berulangkali meludah di dekat ibunya dan menghina. Malin Kundang menendang ibunya hingga jatuh dan pingsan, sesudah itu ia naik kapal dan berlayar lagi. Setelah ibu Malin Kundang paham dari pingsannya, ia berdoa misalnya suami isteri yang bersikap kasar tadi benar anak dan menantunya, agar mendapat balasan atas perlakuannya.

Tidak lama kemudian, cuaca yang di awalnya cerah, beralih menjadi gelap gulita, hujan turun bersama dengan lebat, petir menggelegar, dan ombak lautan sangat besar. Kapal yang ditumpangi Malin Kundang dan isterinya oleng dan pecah, sesudah itu tenggelam. Malin Kundang dan isterinya meninggal seketika. Menurut cerita, pecahan kapal dan Malin Kundang beralih menjadi batu.

3. Keberadaan dan Perkembangan Tradisi Lisan
Beberapa puluh tahun yang lalu keberadaan rutinitas lisan terutama cerita rakyat, membawa manfaat perlu didalam kehidupan masyarakat, terutama lagi masyarakat di pedesaan. Peranan rutinitas lisan pada jaman lampau adalah sebagai hiburan dan pengetahuan. Banyak orang tua yang menceritakan/ mendongengkan kepada anaknya cerita apa saja yang mereka ketahui. Mendongeng sering dilakukan pada kala bakal tidur malam atau pada kala luang di siang hari.

Anak-anak sangat puas dan terkesan bersama dengan dongeng/ cerita yang mereka dapatkan dari orang tua maupun guru / tokoh masyarakat. Setelah mereka dewasa, banyak dongeng/ cerita yang mereka ketahui itu disampaikan kepada anak-anaknya, agar cerita rakyat di suatu daerah selamanya diketahui. Namun sekarang karena pengetahuan pengetahuan dan teknologi telah banyak mengalami pergantian ke arah kemajuan, manfaat cerita rakyat/tradisi lisan makin surut. Perkembangan teknologi membuat di kurang lebih kami banyak benda / sarana yang bisa menghibur dan memberi tambahan kemudahan didalam kehidupan sehari-hari, misalnya: televisi, tape, VCD, DVD, handphone, internet, surat kabar, majalah, dan lain-lain. ciri-ciri makhluk hidup

Di jaman globalisasi sekarang ini, kami kudu peduli agar rutinitas lisan yang terkandung di berbagai daerah bisa selamanya lestari. Upaya pelestarian rutinitas lisan, pada lain melalui pengajaran di sekolah-sekolah, penayangan rutinitas lisan melalui televisi, dan penulisan cerita rakyat didalam bentuk buku yang diberi gambar berwarna agar lebih menarik pembaca. Dalam perkembangannya, rutinitas lisan termasuk berbagai model teater yang mengfungsikan seni kata sebagai anggota perlu didalam pementasannya. Jenis teater itu terkandung di berbagai daerah di Indonesia, misalnya didong (di Aceh), randai (di Minang), lenong (di Betawi), ludruk (di Jawa), patu (di Bima), tanggomo (di Gorontalo), dan mendu (di Melayu). Di jaman globalisasi, bersama dengan majunya sarana Info ternyata bisa mengembangkan rutinitas lisan dari berbagai daerah. Misalnya: wayang dan lenong.

Demikianlah ulasan mengenai “Tradisi Lisan didalam Masyarakat Setempat”, yang pada kesempatan kali ini bisa dibahas disini. Semoga ulasan di atas berfaedah bagi anda para pengunjung dan pembaca. Cukup sekian dan hingga jumpa!!!

baca juga :