Menimbang Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Menimbang Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Menimbang Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Menimbang Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi
Menimbang Hak Imunitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres

pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Widjayanto dari posisinya sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran status tersangka yang menerpa keduanya.

Pasal 32 UU KPK memang mengamanahkan bahwa seorang komisioner KPK yang menjadi tersangka dalam sebuah tindak pidana, apapun delik pidananya, harus diberhentikan dari jabatan komisioner.

Diksi yang terkandung dalam UU KPK tersebut tidak bermakna ganda, pasti, dan harus ditaati: Jika jadi tersangka, seorang komisioner harus berhenti dari jabatannya, tanpa pengecualian.

Ingatan publik langsung kembali beberapa tahun yang lalu saat Bibit Samad Riyanto & Chandra Hamzah (keduanya Komisioner KPK) juga diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena menjadi tersangka tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam perseteruan POLRI-KPK yang so-called �Cicak Buaya Jilid I�.

Asas Praduga Bersalah

Telah lama dikenal Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penegakan hukum. Asas ini bermakna bahwa selama seorang tersangka belum mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan yang telah berkekuatan tetap, maka kita harus menganggap bahwa orang tersebut tidak bersalah.

Tahap-tahap persidangan yang ditempuh oleh seorang tersangka

dalam mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap itu panjang dan berjenjang: Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, sampai Peninjauan Kembali bisa ditempuh.

Bahkan jika vonis yang berkekuatan hukum tersebut telah menempuh jalur Peninjuan Kembali dan ditolak, terpidana masih bisa mengajukan permohonan grasi (pengampunan) kepada Presiden.

Begitu panjangnya praktek penerapan asas Praduga Tak Bersalah dalam proses hukum, hanya untuk memastikan bahwa seseorang tidak akan kehilangan haknya, minimal tidak akan ada hak-nya yang terampas secara semena-mena oleh siapapun.

Hal lain praktek asas praduga tak bersalah, bisa dilihat dalam administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahwa salah satu syarat PNS bisa dipecat adalah jika PNS yang bersangkutan divonis penjara min. 5 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.

Selain PNS, TNI/POLRI pun mendapatkan perlakuan yang sama: Salah satu syarat dipecat jika divonis penjara min. 5 tahun oleh sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bab lain, jika menilik hukum privat perceraian, salah satu syarat perceraian adalah salah satu pihak (suami/istri) mendapatkan vonis penjara min. 5 tahun (Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975).

Betapa asas praduga tak bersalah sangat dipegang erat di negara hukum Republik Indonesia, sebagaimana yang telah dicontohkan diatas, sirna seketika jika kita menilik Undang-undang KPK.

Undang-undang KPK, berkaitan dengan nasib para komisionernya, bisa dibilang satu-satunya Undang-undang yang menganut asas praduga bersalah. Sama sekali tidak ada terlihat nyawa asas praduga tak bersalah dalam UU KPK. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 32 yang menyebutkan bahwa komisioner KPK harus berhenti dari jabatannya jika menyandang status tersangka.

Secara teori, dengan bukti permulaan yang penyidik miliki, seseorang dapat dijadikan tersangka oleh penyidik. Si tersangka belum tentu bersalah dan menjadi terpidana, karena peluang sangkaan tindak pidana untuk terbukti sama besarnya dengan peluang untuk tidak terbukti.

Seorang komisioner KPK yang sudah menyandang status tersangka otomatis berhenti dari jabatan tanpa diberi kesempatan sama sekali untuk membela dirinya sendiri, dan peluang untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah tertutup rapat.

Andaikan, jika seorang Penyidik Polisi di sebuah Polsek

menyatakan bahwa seorang komisioner KPK jadi tersangka penipuan, atau seorang Penyidik Polisi di Nangroe Aceh Darussalam menyatakan bahwa seorang komisioer KPK jadi tersangka tindak pidana khalwat, maka otomatis sang komisioner harus berhenti dari jabatannya.

Sebegitu naasnya nasib seorang komisioner KPK yang sangat rentan terhadap kriminalisasi, sehingga patut dipertanyakan klaim sebagian politisi dan kalangan yang menyebut bahwa KPK adalah Lembaga Superbody. Entah dari kacamata mana mereka melihat ke-superbody-an KPK.

Kewenangan-kewenangan KPK yang memang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi dengan special treatment (seperti penyadapan, tidak bisa SP3, dll), dihiasi dengan penyematan asas praduga bersalah terhadap para komisionernya.

Sumber : http://toddkerr.net/tips-agar-si-kecil-gemar-membaca/