Menggugat Praperadilan Penetapan Status Tersangka

Menggugat Praperadilan Penetapan Status Tersangka

Menggugat Praperadilan Penetapan Status Tersangka

Menggugat Praperadilan Penetapan Status Tersangka
Menggugat Praperadilan Penetapan Status Tersangka

Medio 2012, Hakim Suko Harsono (Pengadilan Negeri (PN.)

Jakarta Selatan) mengabulkan gugatan praperadilan terhadap Penetapan Status Tersangka dalam kasus Korupsi Remediasi PT. Chevron Pacific Indonesia.

Putusan Remediasi PT. Chevron tersebut berakhir tidak happy ending: Putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan Hakim Suko Harsono dikenai sanksi administratif karena unprofessional conduct.

Lagi, medio 2014, Hakim M. Razzad (PN. Jakarta Selatan)

mengabulkan gugatan praperadilan terhadap Penetapan Status Tersangka oleh Ditjen Pajak dengan tersangka Toto Chandra, bos Permata Hijau Group. Putusan bernasib sama: Dibatalkan Mahkamah Agung, dan Hakim M. Razzad sampai saat ini sedang diproses oleh Komisi Yudisial karena unprofessional conduct.

Selanjutnya, adalah sejarah, hattrick terjadi di PN. Jakarta Selatan, saat Hakim Sarpin Rizaldi kembali mengabulkan gugatan praperadilan terhadap Penetapan Status Tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3 putusan praperadilan diatas menimbulkan polemik, antara pihak yang mendukung putusan dengan argumen Putusan Agresif & contra legem dengan pihak yang tidak mendukung dengan argumen pelanggaran terhadap Undang-undang.

Semua bermuara dari Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang membatasi obyek praperadilan hanya tentang sah/tidak penangkapan dan penahanan & penghentian penyidikan/penuntutan; serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan.

Menakar Teori

Bagai menerima umpan lambung, para tersangka pidana (tidak hanya tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi juga dari POLRI) langsung men-smash putusan-putusan tadi, berbondong-bondong mereka berencana akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka yang dialaminya.

Putusan praperadilan Hakim Sarpin bagai sebuah berkah yang tidak terduga bagi semua tersangka kasus pidana, terobosan hukum yang belum tentu diapresiasi, tapi sudah pasti dimanfaatkan secara maksimal.

Determinasi praperadilan yang menabrak hukum acara niscaya menimbulkan kegaduhan dikalangan Hakim Konvensional, kalau boleh disebut begitu. Ranah diskusi dan tukar pemikiran kembali menyeruak.

Secara teori, hukum acara adalah alat, layaknya Standart Operational Procedure, untuk menjamin terlaksananya Undang-undang, yang pasti sama siapapun Hakimnya, dimanapun daerahnya.

Andaikan, jika Undang-undang (hukum formil) adalah materi plus fakta yang tidak lepas dari situasi, kondisi, dan latar belakang kejadian hukum, maka hukum acara adalah cara baku yang digunakan utuk menilai hukum formil tersebut.

Hakim bisa berbeda-beda dalam hasil penerapan hukum formil

karena fakta persidangan yang pasti berbeda-beda, akan tetapi alat yang dipakai untuk memproses (hukum acara) pasti sama, karena itulah SOP yang jadi standar kasat mata pencapaian keadilan.

Amar putusan tiap-tiap perkara sangat dinamis, tapi cara yang digunakan oleh para Hakim untuk mencapai hasil putusan tersebut pasti sama. Itu sebabnya jamak ditemui Hakim dimutasi dari ujung Aceh sampai pucuk Papua, tidak menemui kendala sedikitpun, karena alat dan standar yang digunakan tidak berbeda, satu sama lain.

Dalam konsepnya, praperadilan adalah hukum acara, yang diatur dalam KUHAP. Konsep praperadilan bukanlah pengadilan fakta hukum formil yang berupa materi (judex factie).

Kalaupun memang praperadilan terhadap status tersangka itu suatu saat akan ada, maka akan bentrok dengan konsep putusan bebas murni Pengadilan. Perbedaan keduanya sangat tipis: Yang pertama belum diproses di persidangan, sedangkan yang kedua sudah melewati proses persidangan.

Putusan Hakim Sarpin yang membatalkan penetapan status tersangka seorang tersangka KPK yang jelas-jelas tidak bisa mengeluarkan SP3, bagaikan sebuah ironi yang membuka mata bahwa batas perbedaan antara asas �judge make law�, asas �contra legem� dan asas �putusan hakim tidak pernah salah� dengan �pelanggaran undang-undang� itu sangat tipis.