Kehidupan Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

Kehidupan Indonesia di Masa Demokrasi Terpimpin

tahu nggak kecuali sehabis merdeka terhadap tahun 1945, sebagai negara baru Indonesia pernah sebagian kali berubah sistem pemerintahan. Setelah “mencoba” demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini ditujukan agar semua ketetapan serta asumsi yang mengenai bersama negara berpusat terhadap pemimpin negara pas itu, yaitu Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin di awali sejak lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik terhadap 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi:

(1) masalah-masalah sandang dan pangan,

(2) keamanan didalam negeri, dan

(3) pengembalian Irian Barat.

Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat didalam infografis di atas sudah pasti tidak lepas dari berbagai kecaman karena ada penyimpangan. Seperti penetapan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hmm, kok bisa? Waktu itu masih bisa, karena pas itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di Pasal 7 pas itu cuma disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kecuali saat ini pasti nggak mampu yaa.

Selain itu, keberadaan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) juga memetik kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibikin langsung oleh presiden, apalagi diketuai olehnya. Padahal seharusnya, badan layaknya MPRS dipilih lewat Pemilu (Pemilihan Langsung).

Kondisi ekonomi terhadap masa awal Demokrasi Terpimpin amat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk menangani suasana ekonomi terhadap masa ini, sistem ekonomi berlangsung bersama sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang penting perlu dimiliki dan dikuasai negara atau sekurang-kurangnya di bawah pengawasan negara.

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan bersama pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) terhadap 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas sesudah itu menyusun program kerjanya berwujud pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama mempertimbangkan faktor pembiayaan dan pas pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.

2. Penurunan nilai uang

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah duwit yang beredar di masyarakat, terhadap tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah menginformasikan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai duwit tersebut? Sebagai contoh, untuk duwit kertas pecahan Rp500 nilainya dapat berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dapat dibekukan.

3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang berwujud nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, didalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu menangani ada masalah ekonomi dan kasus inflasi, Dekon justru membawa dampak perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah tetapi prinsip-prinsip basic ekonomi banyak diabaikan.

4. Pembangunan Proyek Mercusuar

Keadaan perekonomian jadi jelek karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar layaknya gedung CONEFO yang saat ini dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

1. Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah

Dalam bidang sosial, terhadap masa Demokrasi Terpimpin pernah berlangsung konflik antar pedagang asing, terlebih Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di pada mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan berikut pemerintah di Beijing mengimbuhkan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing (etnis Cina) bergerak didalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar.

2. Kerusuhan di Jakarta

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, suasana sosial Indonesia jadi kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 tempat tinggal stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung terhadap pemutusan interaksi diplomatik bersama Malaysia dan Singapura.

3. Konflik Lekra bersama Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom pas Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti bersama ajaran tersebut. Kelompok Manikebu menunjang Pancasila, tetapi tidak menunjang ajaran Nasakom. Manikebu tidak mendambakan kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu sesudah itu dilarang oleh pemerintah RI karena diakui tunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh didalam Manikebu pada lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.

4. Pelarangan musik dan tarian ala Barat

Squad, saat ini kamu pasti mampu dengar berbagai musik dan menarikan berbagai tarian bersama bebas, ‘kan? Berbeda bersama masa Demokrasi Terpimpin, segala faktor kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan, kelompok seniman Koes Bersaudara (Koes Plus) juga pernah ditahan oleh pihak Kejaksaan karena diakui memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berwujud musik “rock plus roll”, dansa ala “cha-cha”, musik pop.

Hidup di masa saat ini sudah pasti berbeda bersama kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin, ya. Jika di masa saat ini kita mampu hidup bebas, di masa itu pemerintah hampir “memasuki” semua faktor kehidupan. gurukelas.co.id